Cara Mengatasi Desil Bansos yang Tidak Sesuai Kondisi Keluarga, Cek dan Ajukan Perbaikan Data 2026
Masyarakat dapat mengecek posisi desil keluarganya dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara online menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Informasi tersebut penting karena desil menggambarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan keluarga dan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan sasaran sejumlah program perlindungan sosial.
Pengecekan dapat dilakukan melalui kanal resmi pemerintah, termasuk laman Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos) dan layanan DTSEN milik Badan Pusat Statistik (BPS).
Desil dalam DTSEN dibagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, semakin rendah posisi kesejahteraan relatif sebuah keluarga. Sebaliknya, angka desil yang lebih tinggi menunjukkan posisi sosial ekonomi yang relatif lebih baik.
Namun, masyarakat perlu memahami bahwa angka desil tidak ditentukan hanya berdasarkan penghasilan dan tidak otomatis menjamin seseorang memperoleh bantuan sosial.
Apa Itu Desil dalam DTSEN?
Desil merupakan pemeringkatan yang menunjukkan posisi relatif sebuah keluarga berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Masyarakat dibagi ke dalam 10 kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10.
Setiap kelompok secara umum mewakili sekitar 10 persen keluarga atau penduduk berdasarkan posisi kesejahteraan relatifnya. Desil 1 berada pada posisi paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling tinggi.
Penilaian tersebut tidak hanya mempertimbangkan pendapatan. BPS menggunakan berbagai informasi sosial ekonomi untuk menentukan posisi sebuah keluarga, termasuk kondisi perumahan, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, pendidikan, akses terhadap layanan dasar, pekerjaan, kesehatan, serta karakteristik lainnya.
Posisi desil juga dapat berubah. Perubahan kondisi keluarga maupun pembaruan data dapat menyebabkan peringkat seseorang naik atau turun.
Cara Cek Desil Online Menggunakan NIK
Masyarakat dapat mengecek desil secara online menggunakan NIK yang tercantum pada KTP. Pengecekan dapat dilakukan melalui layanan DTSEN BPS maupun laman Cek Bansos Kemensos.
Cek Desil Melalui dtsen-form.bps.go.id
Pengecekan melalui situs BPS tidak memerlukan login. Pengguna cukup menyiapkan NIK dan tanggal lahir.
Berikut langkahnya:
- Buka https://dtsen-form.bps.go.id melalui browser.
- Masukkan NIK sesuai KTP.
- Isi kode captcha yang tersedia.
- Klik Cek Desil.
- Masukkan tanggal lahir sesuai data.
- Pilih Cek Data.
- Tunggu sampai informasi desil ditampilkan.
Cek Desil Melalui Cek Bansos Kemensos
Masyarakat juga dapat menggunakan situs resmi Cek Bansos Kemensos.
Caranya:
- Buka https://cekbansos.kemensos.go.id/.
- Masukkan NIK 16 digit sesuai KTP.
- Isi kode captcha.
- Klik Cek Data.
Sistem akan menampilkan informasi yang tersedia, termasuk detail desil dan status bantuan sosial apabila tercatat.
Baca Juga : Panduan Cek Pencairan PIP 2026 Lewat HP Pakai NISN dan NIK
Arti Desil 1 sampai 10
Desil 1 hingga 10 menunjukkan posisi relatif keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan. Gambaran kategorinya adalah sebagai berikut:
- Desil 1: kelompok dengan kondisi ekonomi paling bawah atau miskin ekstrem.
- Desil 2: kelompok miskin.
- Desil 3: kelompok di ambang kemiskinan atau hampir miskin.
- Desil 4: kelompok yang rentan jatuh ke dalam kemiskinan.
- Desil 5: kelompok yang berada dalam masa transisi menuju kelas menengah.
- Desil 6-10: kelompok masyarakat menengah hingga kelompok dengan kondisi ekonomi relatif paling tinggi.
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa setiap desil mewakili sekitar 10 persen dari total penduduk Indonesia.
Dengan jumlah penduduk sekitar 287 juta jiwa, satu desil secara kasar mencakup sekitar 28,7 juta orang. Desil 1 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada posisi paling tinggi.
Apakah Desil Menentukan Penerima Bansos?
Desil tidak secara otomatis menentukan seseorang sebagai penerima bansos. Angka tersebut menjadi salah satu bagian dari proses penentuan sasaran, sementara setiap program pemerintah tetap memiliki ketentuan dan kriteria tersendiri.
Berdasarkan informasi pada laman Cek Bansos Kemensos, keluarga yang masuk desil 1 hingga desil 4 atau kelompok 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako.
Sementara keluarga pada desil 5 dapat diusulkan menjadi peserta PBI-JK.
Meski demikian, berada dalam kelompok desil tertentu bukan berarti bantuan akan diberikan secara otomatis. Masih terdapat persyaratan dan proses penetapan lain yang harus dipenuhi.
Kenapa Desil Bisa Berubah?
Perubahan desil dapat terjadi karena posisi keluarga dihitung berdasarkan kondisi sosial ekonomi secara keseluruhan serta posisi relatifnya terhadap keluarga lain.
BPS tidak menentukan desil hanya dari jumlah pendapatan atau pengeluaran bulanan. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto menegaskan bahwa tidak ada pengelompokan desil yang hanya didasarkan pada pendapatan warga.
BPS menggunakan 39 variabel sosial ekonomi dalam proses pemeringkatan. Beberapa di antaranya mencakup kondisi rumah, kepemilikan aset, pengeluaran rumah tangga, serta akses terhadap pendidikan dan layanan dasar.
Selain itu, pemutakhiran data juga dapat memengaruhi hasil pemeringkatan. Karena itu, perubahan kondisi ekonomi tidak selalu menghasilkan perubahan desil secara langsung, tetapi dapat memengaruhi posisi keluarga setelah proses penghitungan dan pemutakhiran dilakukan.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Desil Tidak Sesuai?
Masyarakat yang menemukan desil tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan data melalui jalur resmi.
Pengajuan dapat dilakukan melalui Cek Bansos Kemensos di situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos. Kanal tersebut menyediakan mekanisme usul dan sanggah untuk membantu memperbarui informasi sosial ekonomi masyarakat.
Masyarakat juga dapat menyampaikan pembaruan melalui SIKS-NG dengan bantuan operator desa atau kelurahan.
Selain itu, tersedia layanan Cek DTSEN BPS melalui dtsen-form.bps.go.id yang dapat digunakan untuk menyampaikan pembaruan informasi sosial ekonomi.
Namun, pengajuan tersebut tidak berarti posisi desil akan langsung berubah. Data yang disampaikan perlu melalui proses verifikasi, pemutakhiran, dan penghitungan kembali sesuai metode yang berlaku.
Pentingnya Memasukkan Data Sesuai Kondisi Sebenarnya
BPS mengingatkan masyarakat agar informasi yang diberikan dalam proses pembaruan benar-benar mencerminkan keadaan keluarga.
Pelaksana Tugas Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih menyampaikan bahwa masyarakat yang merasa desilnya tidak sesuai dapat melakukan verifikasi melalui kanal resmi BPS maupun Kemensos.
Ia menekankan pentingnya memasukkan data yang benar. Menurut Endang, perubahan peringkat yang terjadi akibat data yang tidak tepat dapat menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
Perubahan desil memang masih ditemukan di sejumlah wilayah seiring proses pemutakhiran DTSEN. Kepala Dinas Sosial DIY Suyarno mengatakan persoalan yang banyak muncul adalah masyarakat mempertanyakan alasan desil mereka berubah.
Suyarno juga menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga, penerima bantuan sosial berada pada desil 1 hingga 4.
Ketika warga yang sebelumnya berada pada desil 1 berubah menjadi desil 9, perubahan tersebut berpotensi memengaruhi status bantuan. Pemerintah daerah masih membahas kemungkinan skema untuk menyikapi perubahan posisi desil tersebut.
Bagaimana DTSEN Menentukan Desil?
DTSEN menggunakan sejumlah karakteristik sosial ekonomi untuk menyusun pemeringkatan keluarga. BPS menjelaskan bahwa proses tersebut tidak menggunakan satu ukuran saja.
Informasi yang diperhitungkan dapat mencakup kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya serta konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas.
Data tersebut kemudian diperhitungkan menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.
Karena banyak indikator digunakan secara bersamaan, perubahan pada satu kondisi tidak serta-merta membuat posisi desil berubah.
DTSEN Menjadi Dasar Berbagai Program Pemerintah
DTSEN digunakan pemerintah sebagai basis data untuk mendukung perencanaan, penetapan sasaran, dan evaluasi berbagai program perlindungan sosial.
Pemanfaatan DTSEN diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. BPS bertugas menyusun dan mengelola data tersebut, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berperan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
DTSEN dibentuk dengan mengintegrasikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Data tersebut juga dilengkapi berbagai data administratif dan disinkronkan dengan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.
Perbaikan Data Tidak Berarti Bisa Memilih Desil
Masyarakat tidak dapat menentukan sendiri ingin berada pada desil tertentu melalui mekanisme usul atau sanggah. Pengajuan perbaikan bertujuan memastikan data keluarga sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Setelah informasi diterima, data tersebut akan masuk dalam proses pemutakhiran DTSEN dan dapat dihitung kembali menggunakan metode yang berlaku.
Dengan demikian, pengajuan keberatan terhadap desil tidak otomatis membuat seseorang turun ke desil 1, 2, 3, atau 4. Hasil akhirnya tetap bergantung pada keseluruhan karakteristik sosial ekonomi yang digunakan dalam pemeringkatan.
Jangan Sembarangan Memberikan NIK
NIK merupakan data pribadi yang harus dijaga penggunaannya. Masyarakat sebaiknya melakukan pengecekan desil hanya melalui kanal resmi BPS dan Kemensos.
Hindari memasukkan NIK atau nomor KTP ke situs pihak ketiga yang tidak jelas asal-usul serta keamanannya. Langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan informasi pribadi.
Melalui pengecekan dan pembaruan data pada kanal resmi, masyarakat dapat mengetahui posisi desil dalam DTSEN sekaligus memastikan informasi sosial ekonomi keluarga tetap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
