Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 2026 mewajibkan setiap orang pribadi dan badan usaha yang memiliki penghasilan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Fungsi NPWP adalah sebagai identitas resmi perpajakan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk digunakan dalam administrasi perpajakan, diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU KUP No.28 Tahun 2007 dan UU HPP No.7 Tahun 2021.
Pengertian Fungsi NPWP Dan Dasar Hukumnya
Nomor Pokok Wajib Pajak atau Fungsi NPWP adalah nomor identitas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada individu maupun badan yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak. Fungsi utamanya adalah sebagai alat identifikasi, pengawasan, dan administrasi perpajakan.
Solusi untuk memahami Fungsi NPWP secara utuh adalah melihat perannya sebagai tanda pengenal diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP digunakan dalam setiap transaksi dan komunikasi dengan DJP, memudahkan DJP dalam memantau dan mengelola kewajiban pajak, serta menjadi sarana untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak lainnya. Tanpa NPWP, individu maupun badan tidak dapat melakukan administrasi perpajakan secara sah.
Jenis Format Fungsi NPWP Terbaru 16 Digit
Mulai 1 Juli 2024, format baru berlaku nasional. NPWP orang pribadi menggunakan 16 digit yang mengadopsi NIK, format contoh 12.345.678.9-012.345, berlaku untuk karyawan, pelaku usaha perorangan, pekerja bebas. NPWP badan usaha juga 16 digit terintegrasi NIB OSS, untuk PT, CV, Yayasan, Koperasi. Format lama 15 digit seperti 12.345.678.9-012.000 masih dapat digunakan sampai migrasi selesai via Coretax DJP.
Fungsi NPWP Dalam Administrasi Perpajakan Dan Keuangan
Fungsi utama Fungsi NPWP adalah sebagai identitas Wajib Pajak dalam sistem perpajakan nasional yang memudahkan identifikasi dan pemantauan.
Untuk menjawab kebutuhan administrasi, fungsi ini diterapkan sebagai berikut. Pertama, identifikasi Wajib Pajak menjadi kode unik yang membedakan data perpajakan setiap Wajib Pajak agar tidak tertukar. Kedua, administrasi perpajakan mempermudah proses pengajuan SPT Tahunan, e-Filing, e-Billing, pembayaran PPh dan PPN. Ketiga, syarat layanan publik dan transaksi keuangan seperti pengajuan KUR dan kredit bank, pendaftaran usaha dan izin usaha, pembelian properti, impor barang, pembuatan paspor, dan pembukaan rekening. Keempat, pengajuan restitusi pajak untuk kelebihan bayar PPh dan PPN melalui DJP Online secara transparan. Kelima, pengawasan kepatuhan perpajakan untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban.
Fungsi NPWP Untuk Menghindari Tarif Pajak Lebih Tinggi
Bagi yang tidak memiliki NPWP, tarif pajak penghasilan dipotong 20% lebih tinggi dari tarif normal. Contoh jasa 2% menjadi 2,4% jika tidak punya NPWP. Memiliki NPWP membuat pajak lebih hemat dan sesuai ketentuan.
Siapa Yang Wajib Memiliki Fungsi NPWP Dan Cara Daftarnya
Empat golongan utama wajib memiliki NPWP adalah orang pribadi karyawan, orang pribadi pengusaha, badan usaha, dan pemotong atau pemungut pajak.
Solusi bagi yang belum memiliki adalah segera mendaftar gratis melalui djponline.pajak.go.id. Siapkan KTP dan email, akses layanan Coretax, pilih pendaftaran orang pribadi atau badan, isi data NIK, alamat, pekerjaan, dan penghasilan, unggah dokumen pendukung, lalu kirim. Kartu digital NPWP 16 digit akan terbit setelah verifikasi. Kewajiban setelah memiliki NPWP adalah mendaftar, menghitung pajak sesuai penghasilan, serta melapor dan membayar SPT setiap tahun tepat waktu. Pajak untuk pembangunan digunakan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.
Catatan Penting Setelah Memahami Fungsi NPWP
Pastikan validasi NIK-NPWP di djp.go.id atau layanan Coretax, lapor SPT Tahunan paling lambat 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan, dan hubungi Kring Pajak 1500200 jika ada kendala.
