Sejak penerapan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NPWP, NIK digunakan sebagai identitas perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi penduduk. Meski demikian, kepemilikan NIK tidak serta-merta berarti seseorang memiliki status wajib pajak aktif. Validasi dan administrasi pada sistem DJP tetap perlu diperhatikan.
Apa Itu NPWP?
NPWP merupakan identitas wajib pajak yang digunakan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Identitas tersebut digunakan dalam administrasi perpajakan, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan.
Sistem administrasi perpajakan kini semakin terintegrasi secara digital. Coretax DJP menjadi salah satu layanan utama yang digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi, termasuk pendaftaran dan pengelolaan data wajib pajak.
Selain kepentingan perpajakan, NPWP juga dapat dibutuhkan untuk sejumlah urusan administrasi, seperti kegiatan usaha, layanan perbankan, pengajuan kredit, pekerjaan, dan keperluan lain yang mensyaratkan identitas perpajakan.
Siapa yang Perlu Memiliki NPWP?
Kebutuhan administrasi NPWP bergantung pada status dan kondisi masing-masing wajib pajak. Beberapa kategori yang berkaitan dengan NPWP antara lain:
- Orang pribadi yang telah memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak.
- Warga negara asing yang bekerja atau menjalankan usaha di Indonesia.
- Pelaku usaha dan pekerja bebas.
- Badan usaha.
- Instansi pemerintah.
- Perusahaan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di luar lokasi utama.
Untuk orang pribadi penduduk, NIK digunakan sebagai NPWP sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, masyarakat perlu memastikan data kependudukan dan status perpajakannya telah sesuai dalam sistem DJP.
Syarat Membuat NPWP
Persyaratan pendaftaran dapat berbeda sesuai jenis wajib pajak. Berikut dokumen dan data yang perlu dipersiapkan.
1. Orang Pribadi Penduduk
Bagi warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi penduduk, NIK menjadi identitas utama dalam administrasi perpajakan.
Pastikan data kependudukan sudah valid dan dapat diverifikasi. Email serta nomor ponsel aktif juga sebaiknya disiapkan karena dapat digunakan dalam proses administrasi dan verifikasi layanan DJP.
2. Orang Pribadi Nonpenduduk
Warga negara asing yang memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak dapat diminta menyiapkan sejumlah dokumen, seperti:
- Paspor.
- Dokumen izin tinggal sesuai ketentuan.
- Pasfoto apabila dipersyaratkan.
- Data alamat.
- Informasi pekerjaan atau kegiatan usaha.
3. Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha
Pelaku usaha perlu menyiapkan identitas pribadi serta informasi mengenai kegiatan usahanya. Dokumen pendukung dapat berupa legalitas usaha, termasuk NIB atau dokumen lain sesuai jenis usaha yang dijalankan.
4. Wajib Pajak Badan
Badan usaha perlu menyiapkan dokumen pendirian dan legalitas badan. Persyaratan dapat mencakup akta pendirian beserta perubahannya serta dokumen lain sesuai bentuk badan usaha.
5. Instansi Pemerintah
Instansi pemerintah memiliki persyaratan tersendiri berdasarkan jenis instansinya. Dokumen yang diperlukan berkaitan dengan dokumen anggaran dan penunjukan pejabat yang memiliki kewenangan.
Cara Membuat NPWP Secara Online
Pendaftaran NPWP kini terhubung dengan sistem administrasi perpajakan DJP. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran secara mandiri, berikut tahapan yang dapat diikuti.
1. Akses Layanan Coretax DJP
Buka layanan resmi Coretax DJP dan pilih menu yang berkaitan dengan pendaftaran wajib pajak baru.
Pastikan layanan yang digunakan merupakan kanal resmi DJP. Hal ini penting untuk menjaga keamanan data pribadi dan mencegah informasi identitas diberikan kepada pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Buat atau Daftarkan Akun
Ikuti proses registrasi yang tersedia dalam sistem. Siapkan email dan nomor ponsel aktif untuk kebutuhan verifikasi.
Masukkan informasi sesuai identitas resmi. Data yang diberikan sebaiknya tidak berbeda dengan dokumen kependudukan maupun dokumen pendukung lainnya.
3. Lengkapi Data Wajib Pajak
Setelah berhasil masuk ke sistem, lengkapi informasi yang diminta. Data yang dapat diperlukan antara lain:
- Identitas wajib pajak.
- Alamat domisili.
- Alamat sesuai dokumen kependudukan.
- Status perkawinan.
- Pekerjaan atau sumber penghasilan.
- Informasi kegiatan usaha bagi pengusaha.
- Data lain sesuai kategori wajib pajak.
Periksa kembali seluruh informasi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.
4. Unggah Dokumen Pendukung
Apabila sistem meminta dokumen tambahan, unggah berkas sesuai kategori wajib pajak.
Pastikan dokumen dapat dibaca dengan jelas. Foto atau hasil pemindaian yang buram, terpotong, atau tidak sesuai dapat menyebabkan proses administrasi terhambat.
5. Periksa dan Kirim Permohonan
Sebelum permohonan dikirim, periksa kembali seluruh data yang telah dimasukkan.
Jika semua informasi sudah benar, ikuti instruksi pada sistem untuk mengajukan pendaftaran. DJP kemudian akan memproses permohonan sesuai ketentuan.
6. Tunggu Hasil Pendaftaran
Setelah permohonan diproses dan disetujui, informasi mengenai status perpajakan serta dokumen elektronik dapat diakses melalui layanan DJP sesuai mekanisme yang berlaku.
Administrasi perpajakan saat ini semakin mengutamakan dokumen elektronik sehingga wajib pajak tidak selalu memperoleh kartu fisik seperti mekanisme sebelumnya.
Cara Membuat NPWP untuk Orang yang Baru Bekerja
Karyawan yang baru mulai bekerja dan belum mempunyai administrasi perpajakan perlu memastikan NIK telah sesuai dengan data kependudukan.
Tahap yang perlu diperhatikan antara lain:
- Memastikan NIK valid dan sesuai dengan data Dukcapil.
- Menyiapkan email serta nomor ponsel aktif.
- Mengakses layanan Coretax DJP.
- Mengikuti proses pendaftaran atau aktivasi yang tersedia.
- Mengisi data pekerjaan dan penghasilan.
- Menyelesaikan proses verifikasi.
- Memastikan status perpajakan telah sesuai setelah proses selesai.
Data tersebut penting karena administrasi perpajakan karyawan berkaitan dengan pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan.
Cara Membuat NPWP untuk Pelaku Usaha
Pelaku usaha perlu memberikan informasi yang sesuai dengan kegiatan bisnis yang dijalankan.
Selain identitas pribadi, siapkan dokumen legalitas usaha yang diperlukan. Bagi usaha yang sudah terdaftar, data seperti NIB dapat menjadi salah satu informasi pendukung dalam administrasi perpajakan.
Nama usaha, alamat, jenis kegiatan, serta data pemilik atau pengurus perlu dipastikan konsisten antara dokumen legalitas dan data yang tercatat dalam administrasi perpajakan.
NPWP Badan Saat Mendirikan Perusahaan
Pendiri badan usaha juga perlu memahami hubungan antara proses pendirian perusahaan dan administrasi perpajakannya.
Pada badan usaha tertentu, pendirian dilakukan melalui notaris dan sistem administrasi pemerintah yang saling terhubung. Karena itu, data dalam akta, identitas pengurus, alamat, dan dokumen legalitas perlu dibuat konsisten sejak awal.
Bagi perusahaan yang mempunyai beberapa lokasi kegiatan usaha, administrasi perpajakannya juga mencakup pencatatan tempat kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagaimana dengan NPWP Cabang?
Administrasi perpajakan mengalami perubahan setelah penerapan sistem baru. Konsep NPWP cabang tidak lagi digunakan seperti mekanisme sebelumnya.
Sebagai gantinya, tempat kegiatan usaha menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). Identitas ini digunakan untuk menunjukkan lokasi kegiatan usaha yang berada di luar tempat kedudukan utama wajib pajak.
Perusahaan yang mempunyai kantor cabang, gudang, lokasi produksi, kantor perwakilan, atau tempat usaha lainnya perlu memastikan data tempat kegiatan usaha telah tercatat dalam sistem administrasi perpajakan.
Apakah Bisa Membuat NPWP di Kantor Pajak?
Meskipun layanan digital semakin banyak digunakan, wajib pajak yang mengalami kendala atau membutuhkan bantuan tetap dapat memanfaatkan layanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau KP2KP sesuai layanan yang tersedia.
Kunjungan langsung dapat menjadi pilihan ketika terdapat masalah pada data kependudukan, proses verifikasi digital, atau kondisi lain yang menyulitkan pendaftaran secara mandiri.
Sebelum datang, siapkan dokumen identitas dan dokumen pendukung sesuai kategori wajib pajak agar proses pemeriksaan dapat berjalan lebih lancar.
Kendala yang Sering Terjadi Saat Membuat NPWP
Beberapa kendala dapat muncul ketika masyarakat melakukan pendaftaran atau aktivasi NPWP. Berikut beberapa masalah yang perlu diperhatikan.
NIK Tidak Sesuai
Apabila NIK tidak dapat diverifikasi, periksa kembali informasi identitas. Jika terdapat perbedaan antara dokumen kependudukan dan data yang tercatat, lakukan pemutakhiran melalui Dukcapil.
Data Tidak Cocok
Perbedaan nama, tanggal lahir, alamat, atau informasi lain antara dokumen kependudukan dengan data DJP dapat membuat proses administrasi tertunda.
Verifikasi Tidak Berhasil
Pastikan email dan nomor ponsel yang digunakan masih aktif. Periksa pula koneksi internet serta ikuti petunjuk verifikasi yang ditampilkan oleh sistem.
Dokumen Ditolak
Jika dokumen pendukung tidak diterima, periksa kembali kualitas berkas dan kesesuaiannya dengan persyaratan. Setelah dokumen diperbaiki, ikuti kembali prosedur pengajuan yang tersedia.
Tips Agar Pendaftaran NPWP Berjalan Lancar
Agar proses pendaftaran dapat dilakukan tanpa banyak kendala, beberapa hal berikut perlu diperhatikan:
- Gunakan email aktif yang rutin diperiksa.
- Pastikan nomor ponsel dapat menerima kode verifikasi.
- Periksa kesesuaian NIK dengan data Dukcapil.
- Siapkan seluruh dokumen sebelum memulai pendaftaran.
- Gunakan foto atau hasil pemindaian dokumen yang jelas.
- Isi data sesuai kondisi sebenarnya.
- Periksa ulang formulir sebelum dikirim.
- Simpan email dan dokumen elektronik yang diterima setelah proses pendaftaran.
Dasar Hukum Administrasi NPWP
Administrasi NPWP dan penggunaan NIK sebagai NPWP memiliki landasan dalam sejumlah aturan perpajakan, antara lain UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PMK Nomor 112/PMK.03/2022 beserta perubahannya, serta ketentuan DJP mengenai administrasi perpajakan setelah penerapan Coretax.
Ketentuan teknis perpajakan dapat mengalami pembaruan. Karena itu, masyarakat sebaiknya memeriksa informasi terbaru dari DJP ketika akan melakukan pendaftaran, aktivasi, atau pemutakhiran data.
Kewajiban Setelah Memiliki NPWP
Mendapatkan NPWP bukan berarti seluruh kewajiban perpajakan telah selesai. Wajib pajak tetap perlu menjalankan kewajiban sesuai status dan ketentuan yang berlaku.
Salah satunya adalah memastikan pelaporan pajak dilakukan apabila memang diwajibkan. Perubahan data seperti alamat, pekerjaan, atau kegiatan usaha juga perlu diperbarui apabila perubahan tersebut memengaruhi administrasi perpajakan.
Dengan semakin luasnya layanan digital, cara membuat NPWP dengan mudah dan cepat kini dapat dilakukan tanpa harus selalu datang ke kantor pajak. Hal terpenting adalah memastikan NIK dan data kependudukan valid, menyiapkan dokumen yang diperlukan, serta mengikuti tahapan pada layanan resmi DJP dengan teliti.
